JAKARTA - HUMAS, "Good government bukan lagi sebatas mimpi bagi MA saat ini. Berorientasi ke depan, berwawasan luas, kreatif dan inovasi tentunya akan membentuk karakter pimpinan dan pegawai yang cakap untuk menciptakan good government pada MA" ujar Sekretaris MA, Nurhadi, dalam sambutannya usai mengambil sumpah dan pelantikan dua orang pejabat struktural Eselon II pada MA pada Senin, 30 April 2012, di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Utama MA, Jakarta.

Kini, lengkap sudah formasi pejabat eselon II pada Badan Urusan Administrasi MA, setelah sebelumnya dua kursi kosong akibat pejabat sebelumnya yang memasuki masa purna tugas. Lebih lanjut, Nurhadi menambahkan diperlukan kerja sama dari seluruh jajaran pejabat eselon II untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja.

JAKARTA – HUMAS, Permasalahan kesetaraan gender masih dihadapi dalam pembangunan bidang politik dan pengambilan keputusan khususnya di lembaga yudikatif adalah belummaksimalnya peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan data tahun 2011 di bidang yudikatif, presentase perempuan menjadi hakim, jauh lebih kecil disbanding jumlah hakim laki – laki. Data menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 perempuan yang duduk di posisi strategis Yudikatif (Pimpinan dan Hakim Agung pada MA, Hakim Konstitusi pada MK, dan anggota pada KY) atau sekitar 5,88 persen. Walaupun presentase perempuan menjadi jaksa cukup besar, yaitu 25,7 persen. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan laki- laki masih terdapat kesenjangan gender.

JAKARTA – HUMAS, Jum’at, 27 April 2012, Ruang Wirjono, Gedung Mahkamah Agung RI. Peluncuran Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) Terintegrasi secara Resmi di buka oleh Ketua Mahkamah Agung RI DR. H. M. Hatta Ali, SH., MH. pada pukul 13.00 WIB.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, para Ketua Muda dan para Pejabat Eselon I dan II, serta Konsultan PT. Pradipta Intimedia Selaras.

Dalam laporannya Kepala Biro Hukum dan Humas DR. Ridwan Mansyur, SH., MH. Selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa penerapan teknologi informasi di era informasi dan globalisasi ini sudah bukan merupakan hal yang luar biasa lagi di sebuah organisasi, tapi sudah merupakan keharusan agar kita tidak tertinggal dengan dunia diluar dengan demikian pula halnya di lingkungan Mahkamah Agung yang kita cintai ini.

Sejak kapan pengajuan pembuatan akta kelahiran mulai dialihkan ke Pengadilan Negeri?
Sejak April 2011 lalu Pengadilan Negeri mulai menyidangkan penetapan penerbitan akta kelahiran. Dimana penetapan penerbitan akta kelahiran melalui PN ini merupakan amanah Undang-Undang nomor 23/2006 tentang administrasi kependudukan.

Bagaimana prosedurnya untuk mengajukan penetapan hukum akta kelahiran?
Pertama-tama masyarakat harus mengajukan terlebih dahulu ke bagian Perdata Pengadilan Negeri. Dengan membawa kelengkapan administrasi seperti foto kopi kartu keluarga, foto kopi KTP suami atau istri dan surat-surat keterangan lahir  dari rumah sakit, bidan atau kepling bisa juga surat kenal kalau masyarakat tersebut dari daerah (kampung). Sebelumnya surat kelengkapan tersebut di beri materai dan di legalkan di kantor pos sebagai bukti Negara sudah mengetahui, kemudian baru diajukan kesini. Setelah diajukan Pengadilan akan memutuskan kapan waktu persidangan.

Serah terima Jabatan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum dari Pejabat Lama Ibu Siti Nurjanah, SH, MH dengan Pejabat baru H. RM. Anton Suyatno, SH., MHum. Diselenggarakan tanggal 7 Maret 2012 bertempat di Auditorium Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 11 Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58  Cempaka Putih Jakarta Pusat.

A. Umum

Dapat anda download pada link berikut :

Dapat anda download pada link berikut :